 |
| Walikota Batam Muhammad Rudi (Fhoto : Ist) |
BATAM, Sumutrealita.com – Walikota Batam Muhammad Rudi mengatakan Pemko Batam tidak bisa langsung menindaklanjuti secara utuh keluhan pengusaha terkait kondisi Jalan Hang Kesturi Simpang Industri Taiwan, Nongsa yang kondisinya cukup memprihatinkan.
Alasan Rudi mengapa pihaknya tidak dapat menindaklanjuti secara utuh keluhan pengusaha, lantaran ruas jalan tersebut menurut statusnya merupakan Jalan Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1863 Tahun 2016. Proses pembangunan, pemeliharaan, serta penjagaan berada pada wilayah Pemerintah Provinsi Kepri.
Ia menyebut Pemko Batam melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam hanya dapat melakukan penanganan darurat, dengan menutup jalan berlubang dengan tahap pengerasan melalui penimbunan dengan menggunakan bauksit dan batu kerikil
Rudi yang juga Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam mengatakan pihaknya melakukan penanganan darurat untuk mencegah hal yang tidak diinginkan karena jalan tersebut sudah rusak parah.
"Kami lakukan penanganan darurat untuk mempertimbangkan keselamatan, kenyamanan warga serta kelancaran aktivitas lalulintas," ujar Rudi.
Penanganan tersebut dilakukan, agar kerusakan tidak semakin parah. Terlebih, ruas jalan-jalan itu dilalui oleh kendaraan-kendaraan bermuatan berat karena berada di sekitar area perindustrian.
"Selanjutnya pekerjaan jalan akan dikerjakan oleh BP Batam," katanya.
Sebelumnya, kondisi jalan terlihat sangat memprihatinkan dan berbahaya bagi pengendara, ditambah lagi daerah tersebut merupakan jalan di area Kawasan Industri.
Bahkan, beberapa pengusaha sudah mengadu kepada Muhammad Rudi. Salah seorangnya, Peter Vincent, President Director, Kabil Integrated Industrial Estate.
Kekhawatiran Peter semakin menjadi, karena salah satu audit internasional mewajibkan jaminan keselamatan karyawan yakni Home to Home Safety.
“Dengan kondisi jalan rusak ini, kita semua itu failed di audit satu, karena dianggap nggak safe jalan untuk karyawan kita, kami minta bantuan bener-bener pada pemerintah, kalau boleh kami dibantu secepatnya supaya failed kami di audit internasional agar bisa segera di atasi," kata Peter.
Peter melanjutkan bahwa untuk semua proyek Kabil yang scope-nya internasional, maka terdapat aturan dan prosedur ketat yang ditetapkan, yakni Home to Home Safety.
Prosedur ini mengharuskan perusahaan memastikan keselamatan karyawan mulai dari rumah menuju lokasi bekerja, hingga kembali ke rumah dengan selamat. Pihaknya bahkan telah menerima email, bahwa jalan rusak ini dipertanyakan, dan berpotensi menggagalkan proyek yang akan dimulai setelah pandemi.
“Kabil saat ini setelah pandemi kondisinya sangat baik. Oil and gas sudah mulai naik, sekarang Kawasan Industri Kabil, semua tenant kami sudah menuju full capacity, semua mulai berproduksi full," kata Peter.
Saat ini Kabil telah siap menerima sejumlah projek besar asal Australia, UK, hingga middle east, yang akan menyerap 6.000 lebih tenaga kerja.
Jika kondisi jalan rusak, katanya, maka akan terjadi lakalantas, maka perusahaan dianggap gagal pada proses audit internasional dan perusahaan berpotensi kehilangan proyek.
(MC)
Post a Comment
Facebook Disqus