Asahan,Sumutrealita.com
Gubernur Sumatera Utara (Sumut)
mencatat selama kurun hingga 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan
sejak Pandemi Covid-19 melanda dunia pada awal 2020 lalu. Karena itu,
dibutuhkan kerja bersama pemerintah pusat hingga ke desa, dengan memanfaatkan anggaran
total Rp59,77 triliun melalui penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 dari APBN.
Hal itu disampaikan Gubsu Edy
Rahmayadi saat acara Penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2022 dengan tema Pemulihan
Ekonomi dan Reformasi Struktural, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas
Gubernur, Senin (13/12/2021).
Hadir dalam Acara Plt Kepala
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut Kementerian Keuangan, Syafriadi, para Kepala
Daerah, serta perwakilan instansi vertikal Pemerintah Pusat penerima dokumen.
Dalam paparannya, Gubernur
menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan pengelolaan pemerintah hingga
kondisi pertumbuhan berbagai bidang, serta target capaian pada tahun mendatang,
terutama pertumbuhan ekonomi, dimana posisinya sempat berada pada level minus
(-3,49%) di 2020 dan 3-4% per November 2021. Adapun peningkatannya diupayakan
mencapai 4-5% di anggaran 2022.
Dari total alokasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan di Sumut sebesar Rp59,77
triliun, sebanyak Rp39,85 triliun dialokasikan untuk dana TKDD. Sedangkan untuk
pengalokasian DIPA di Sumut 2022 besarannya Rp19,92 triliun.
“Target kita Sumatera Utara yang
pertama adalah masalah pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur. Jika
yang lalu (awal pandemi Covid-19) kita alihkan untuk refocusing anggaran,
sekarang ini kita hidupkan kembali (upaya pertumbuhan ekonomi), dengan dana
Rp39 triliun yang sebagian terurai di kabupaten/kota hingga dana desa di
seluruh Sumatera Utara,” jelas Gubernur.
Untuk tahun depan, lanjut
Gubernur, pembangunan pertanian (pangan) masih menjadi prioritas Pemerintah
Provinsi (Pemprov) dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab
menurutnya, sektor ini termasuk yang dinilai mampu bertahan di tengah pailitnya
ekonomi global saat pandemi Covid-19 melanda dunia.
“Tetapi idealnya memang kalau
bisa di Sumut ini sampai Rp150 triliun (DIPA dan TKDD). Karena kalau kita
perbandingkan dengan Provinsi Aceh yang mendapat Rp32 triliun, dengan jumlah
penduduk Rp5,27 juta jiwa. Dibandingkan dengan penduduk kita 15 juta jiwa, kita
menerima Rp39 triliun, sehingga relative dekat. Meskipun Aceh punya dana
otonomi khusus (Otsus) dan kita tidak, namun kalau korelasinya itu dihitung
populasi dalam penerjemahan undang-undang, maka perlu dipertimbangkan agar bisa
mengawal (harapan) ini hingga ke pusat,” sebut Edy.
Sedangkan upaya menggenjot laju
pertumbuhan ekonomi, Edy meminta pemerintah kabupaten/kota seluruhnya untuk
turut aktif dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan
hingga pembinaan UMKM, mengelola secara maksimal sumber daya perekonomian yang
potensial di daerah masing-masing, seperti pertanian, peternakan, perkebunan,
perikanan hingga pariwisata.
Dalam hal ini, dukungan Pemprov
sebagai tangung jawab guna mempermudah akses distribusi bagi masyarakat, adalah
memrogramkan pembangunan jalan provinsi sepanjang 450 km di 2022 dengan
anggaran Rp2,7 triliun, dimana kondisinya masuk kategori rusak berat. “Namanya
ada dana tahun jamak yang didahulukan dan dikerjakan di 2022. Nanti kita bayar
secara bertahap menggunakan APBD kita. Ini cukup panjang, karena biasanya kita
hanya bisa 30 km setiap tahun dari total jalan provinsi 3.000 km,” jelasnya
lagi.
Karenanya, kata Gubernur, tahun
2021 harus dijadikan bahan refleksi dalam upaya perbaikan di 2022 mendatang.
Terutama proyeksi indikator makro yang harus dicapai sebagai target bersama
antara lain pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), menurunkan
persentase kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, pengendalian inflasi,
peningkatan PDRB per Kapita, kualitas kesehatan masyarakat (anak) seperti
penanganan gizi buruk dan stunting dan lainnya.
“Ini yang harus sedang kelola
bersama. Kita mau Sumut ini menjadi yang terbaik, sebagai ‘bamper’ wilayah
Barat Indonesia. Jadi ini setiap bulannya kita kaji satu per satu. Termasuk
capaian vaksinasi Covid-19 yang sekarang sudah mencapai 68 persen. Untuk (kabupaten/kota)
yang belum (maksimal), nanti vaksinnya kita arahkan ke sana sehingga di akhir
tahun terkejar 70%,” pungkasnya menjelaskan kondisi penanganan Covid-19.
Sementara Plt Kepala Kanwil DJPb
Sumut Kemenkeu Syafriadi menjelaskan bahwa alokasi belanja kementerian/lembaga
(K/L) sebesar Rp19,92 triliun dibagi ke dalam 40 bagian anggaran, dilaksanakan
oleh 908 satuan kerja yang disalurkan oleh 11 Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara.
Untuk Anggaran TKDD sebesar
Rp39,85 triliun dialokasikan kepada 34 pemerintah daerah
provinsi/kabupaten/kota, dengan rincian untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,87
triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp22,69 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisik sebesar Rp3,06 triliun, DAK Non-Fisik sebesar Rp7,69 triliun, Dana
Insentif Daerah sebesar Rp131,51 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp4,40 triliun.
“Saya mengingatkan kembali apa
yang telah Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati sampaikan bahwa, dalam
menghadapi ketidakpastian situasi pandemi, APBN tahun 2022 disusun untuk tetap
mengantisipasi pandemi yang belum berakhir, bersifat ekspansif untuk meneruskan
fungsi countercyclical namun dengan tetap memperhatikan risiko dan pentingnya
menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Pemerintah
terus melakukan program Reformasi Struktural untuk memperbaiki iklim usaha,
daya kompetisi dan produktivitas, serta mendorong transformasi ekonomi untuk
mempercepat dan memperkuat pemulihan ekonomi,” sebutnya.
Setelah menerima DIPA Bupati
Asahan H. Surya, BSc menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan akan segera
melakukan konsolidasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten
Asahan untuk mempercepat pembangunan.
“Pemkab Asahan akan mempergunakan
DIPA tersebut dengan sebaik-baiknya untuk Pembangunan demi Kesejahteraan
masyarakat. Artinya Anggaran ini akan dimanfaatkan untuk mendorong percepatan
dan kelancaran pembangunan”, Ucap Bupati.
Menurut H. Surya akan
memanfaatkan DIPA 2022 secara maksimal sehingga berdampak baik pada masyarakat.
Artinya melalui penerimaan anggaran tersebut, dalam penggunaannya pihaknya
tentu akan memprioritaskan berbagai sektor yang memberi dampak positif bagi
masyarakat, sehingga benar-benar memberi kesejahteraan dan dinikmati oleh masyarakat
Kabupaten Asahan.(DS)
Post a Comment
Facebook Disqus