WASHINGTON, Sumutrealita.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Departemen Kehakiman akan meninjau kembali dokumen terkait serangan 11 September 2001 (9/11).
Keputusan ini diambil setelah keluarga korban meminta Presiden Joe Biden untuk tak menghadiri peringatan 911 kecuali mengungkap soal tuduhan keterlibatan para pejabat Arab Saudi dalam dokumen.
Biden menegaskan, pemerintahannya berkomitmen untuk memastikan transparansi semaksimal mungkin sesuai hukum soal serangan yang menewaskan hampir 3.000 orang tersebut.
"Saya menyambut baik pengajuan oleh Departemen Kehakiman hari ini, berkomitmen untuk melakukan peninjauan baru terhadap dokumen di mana pemerintah sebelumnya menegaskan hak istimewa dan akan melakukannya sesegera mungkin," kata Biden, dikutip dari Reuters, Selasa (10/8/2021).
Keluarga korban serangan di New York dan Washington mengajukan permohonan kepada Biden dalam sebuah surat yang dirilis pada Jumat pekan lalu, atau sebulan menjelang peringatan 20 tahun 911.
Sebelumnya Pemerintah Arab Saudi membantah keterlibatannya dalam pembajakan pesawat yang digunakan untuk ditrabakkan dalam serangan itu.
Kedutaan Besar Saudi di Washington DC belum memberikan komentar soal sikap terbaru Biden ini.
Sementara itu pejabat Kantor Kejaksaan AS di Manhattan Audrey Strauss mengatakan, FBI memutuskan untuk meninjau klaim sebelumnya soal mengapa mereka tidak bisa merilis beberapa informasi yang diminta keluarga.
James Kreindler, pengacara beberapa keluarga korban, mengatakan kliennya berharap langkah FBI dan Departemen Kehakiman ini menjadi sinyak mereka bisa melihat dokumen yang tak diungkap selama bertahun-tahun. Dia mengatakan, dokumen tersebut termasuk laporan soal serangan serta dokumen terkait Operasi Encore, tinjauan oleh FBI soal penyelidikan 911 yang dilakukan pada 2016.
(inews.id)
Post a Comment
Facebook Disqus