Dilihat 0 kali
SERGAI, Sumutrealita.com – Dalam melaksanakan tugas utama bidang pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman bersama Wabup Sergai H Darma Wijaya melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Desa kesejumlah desa pada Senin (03/08/2020).
Adapun desa yang di Monev oleh Bupati dan Wabup Sergai adalah di Desa Naga Kisar, kemudian Desa Lubuk Saban, Desa Pematang Kasih, Desa Arapayung, Desa Kuala Lama, Desa Pantai Cermin Kanan serta berakhir di Desa Cilawan, Kecamatan Pantai Cermin
Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dalam sambutannya mengatakan dirinya bersama Wabup Darma Wijaya hari ini melaksanakan Monev sekaligus melaksanakan tanggung jawab serta amanah masyarakat guna menunjukkan negara hadir di tengah rakyat.
Ia menyebutkan dalam membangun daerah, Pemkab Sergai menggunakan APBD murni, tetapi di tahun 2020 ada istilah refocusing atau realokasi sehingga penggunaan dana tidak lagi murni untuk pengadaan barang dan jasa, akan tetapi difokuskan pada percepatan penanggulangan Covid-19. Demikian juga halnya di desa, biaya pembangunan desa berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) juga terdampak refocusing dan realokasi pada tahun berjalan ini sehingga banyak pembangunan yang tersendat.
Hal tersebut bergantung dari pada pajak tahun lalu di mana jika tahun lalu pajak tidak lunas dan laporan penggunaan APBDes belum selesai, maka berpengaruh pada realisasi ADD dan DD tahun ini untuk masing-masing desa.
“ Kegiatan hari ini juga adalah untuk melihat fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk tahun anggaran 2019 yang lalu,” katanya.
Bupati Sergai mengucapkan terima kasih karena dengan pembangunan ini menunjukkan negara hadir di tengah rakyat di antaranya dengan pembangunan infrastruktur jalan rambat beton, irigasi, pos siskamling, serta drainase dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat lainnya. Hari ini kami ingin melihat progres pembangunan fisik tersebut serta sejauh mana bermanfaat kepada masyarakat serta hal-hal lainnya yang menyangkut kemaslahatan masyarakat.
“ Kunjungan ini menitikberatkan pada pajak yang tertunggak dari pembangunan di desa tersebut. Pemkab Sergai sangat gencar menagih pajak tertunggak karena dana pemerintah daerah yang dialokasikan ke desa termasuk besar,” katanya.
Ia menyebutkan jika kewajiban pajak kurang dipatuhi maka dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat juga akan tersendat ke pemerintah daerah serta desa. Selain itu jika pajak yang tidak disetorkan maka akan terdapat aspek hukum sebab dianggap melakukan tindak pidana penggelapan pajak.
Bupati Sergai meminta kepada Kepala Desa untuk terus membereskan masalah pajak di desanya masing-masing, selain untuk menghindari aspek hukum juga agar pembangunan lebih lancar untuk masyarakat sejahtera.
“ Kami tidak ingin ada Kepala Desa yang terjerat hukum karena bermasalah dengan pajak. Saya minta kepada semua Kepala Desa agar sebelum akhir bulan Desember tahun ini, tunggakan-tunggakan pajak dapat diselesaikan,” katanya.
Sementara itu Wabup Sergai H. Darma Wijaya dalam sambutannya mengatakan menyoroti kegiatan produktif di tengah penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang mesti diperhatikan betul oleh masyarakat.
“ Menindaklanjuti keluhan terkait kegiatan perekonomian serta pelaksanaan kegiatan hajatan yang melibatkan keramaian, menurut saya terkait izin serta aspek lainnya mengenai penanggulangan Covid-19, kami dari pemerintah daerah turut merasa prihatin. Pemerintah daerah tidak melarang, namun kita harus mengikuti imbauan Pemerintah pusat, serta harus dilaksanakan dalam batasan skala tertentu dan disesuaikan dengan penerpan Protokol Kesehatan Covid-19,” katanya.
Terkait AKB, Wabup Sergai menyampaikan bahwa kegiatan perekonomian bisa kembali bergerak namun kesehatan masyarakat adalah yang paling utama.
Ia menyebutkan dalam era AKB ini masyarakat kelihatannya menganggap kondisi sudah normal, padahal menurut data Posko Gugus Tugas Kabupaten Sergai justru kasus positif Covid-19 meningkat dengan adanya 48 orang yang dikonfirmasi terjangkit. Untuk izin keramaian dan aktivitas persekolahan, bahwa sesuai Pergub AKB, maka pemerintah daerah mengimbau untuk kita semua mematuhinya karena jika kita melanggar maka pihak yang bertanggung jawab tentunya adalah diri kita sendiri.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Kepala OPD, Camat Pantai Cermin Aminuddin, S.Sos, Kades Naga Kisar Ahmad, Kades Lubuk Saban Soetrisno, Kades Pematang Kasih Sutrisno, Kades Arapayung Ahmad Alhadi, serta Kades Kuala Lama Usman, Kades Pantai Cermin Kanan Basyaruddin, Kades Sementara Suhendro, Kades Besar II Terjun Sulaimaniyah serta Kades Cilawan Tuhadi. (Bal)
Post a Comment
Facebook Disqus