Dilihat 0 kali
MEDAN, Sumutrealita.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyerahkan alat tangkap ikan sebanyak 5.470 unit kepada KUB Nelayan Mandiri, Koperasi Perikanan Serbaguna, Koperasi Nelayan Todak Laut, Koperasi Nelayan Perjuangan, KUB Sejahtera, KUB Bunga Pantai, KUB Mekar Jaya Sentang dan KUB Maju Lestari Indah.
Selain itu Gubernur Sumut memberikan mesin kapal skala kecil 23 PK sebanyak 24 unit untuk Kabupaten Asahan, bantuan sampan bermotor 15 unit untuk Serdang Bedagai dan Simalungun, serta bantuan budidaya benih ikan nila, lele, dan pakan 600 kg dan lainnya.
Bantuan itu diberikan Gubernur Sumut setelah memimpin upacara peringatan Hari Nusantara ke-20, di Dermaga Angkatan Laut Belawan, Medan, Senin (23/12/2019). Bersama Danlantamal I/BB Laksamana Pertama Abdul Rasyid, Wakil Bupati Deliserdang M Ali Yusuf, Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Sugeng Wibowo, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut Mulyadi Simatupang.
Pada kesempatan itu Gubernur Sumut juga berdialog dengan para nelayan. Ia menyebutkan semoga para nelayan dapat memanfaatkan bantuan tersebut dan menyampaikan seluruh keluh kesah mereka mulai dari masalah tempat tinggal, lingkungan, pendidikan sampai persaingan dengan nelayan-nelayan modern. Gubernur Edy Rahmayadi mencoba untuk memberikan jawaban atas masalah-masalah yang mereka hadapi.
Beliau mengharapkan agar segera terealisasi untuk nelayan di Belawan dapat tinggal di rumah susun. Dengan begitu, maka kehidupan nelayan di daerah ini akan lebih baik, lebih tertata dan mendapat tempat tinggal lebih layak.
“Semakin banyak nelayan yang tinggal di bantaran sungai dan tepi pantai di Belawan ini, mungkin ada 600 KK, itu berpengaruh buruk pada lingkungan, laut semakin kotor, sampah. Bukan hanya itu, pemukiman nelayan di Belawan juga terlihat kumuh, karena itu kita akan upayakan untuk memindahkan nelayan kita ke rusun yang lebih layak untuk ditinggali,” kata Edy Rahmayadi.
Upaya peningkatan taraf hidup nelayan saat ini menjadi perhatian pemerintah setelah konsep Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) diakui dunia dan berlakunya United Nation Convention On The Law of The Sea (UNCLOS) pada tahun 1994. Kini pemerintah berupaya untuk pembangunan infrastruktur di daerah pesisir untuk mempercepat penguatan Indonesia sebagai negara maritime.
“Prioritas pemerintah saat ini khususnya di pesisir adalah membangun jalan ke pelabuhan, peningkatan kualitas kawasan pemukiman nelayan, pembangunan rumah khusus dan rumah susun nelayan, serta pantai. Belawan salah satunya. Jadi, nelayan harus mendapat tempat tinggal yang layak,” kata Edy Rahmayadi.
Permasalah yang sering terjadi adalah ketika para nelayan menolak untuk pindah ke rumah susun yang disediakan pemerintah, namun saat ditanya Gubernur, para nelayan menyatakan siap untuk pindah asalkan tidak jauh dari tempat tinggal mereka saat ini.
“Mau kan kalian pindah?” tanya Gubernur, dan serentak para nelayan menjawab, “Mau Pak, tapi jangan jauh-jauh dari laut Pak,” jawab para nelayan.
Menurut Edy Rahmayadi, dengan banyaknya nelayan yang tinggal di atas laut dan sungai Belawan akan memperburuk kualitas airnya.
“Bayangkan ada sekitar 600 KK tinggal di atas air, berapa banyak limbah yang kalian buang ke laut? Karena itu, para nelayan perlu tempat tinggal yang lebih layak,” tambah Edy Rahmayadi.
“Bayangkan ada sekitar 600 KK tinggal di atas air, berapa banyak limbah yang kalian buang ke laut? Karena itu, para nelayan perlu tempat tinggal yang lebih layak,” tambah Edy Rahmayadi.
(hms/zar)
Post a Comment
Facebook Disqus