Dilihat 0 kali
SERGAI, Sumutrealita.com - Juru bicara Badan Anggaran, Nuralamsyah, SH, MKn mengatakan pembahasan Ranperda tentang R APBD TA 2020 akan dilakukan sejak bulan September hingga Oktober 2019 serta akan melakukan studi banding ke wilayah Tanjung Balai Sumut dan DKI Jakarta, dalam rangka mempelajari poin-poin yang akan dibahas agar didapatkan keputusan yang tepat dan relevan.
Hal itu disampaikan Nuralamsyah pada rapat paripurna dengan agenda Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran serta Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Sergai Tahun Anggaran (TA) 2020 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Desa Firdaus Kec Sei Rampah. Kamis (17/10/2019).
Ia menjelaskan adapun pendapatan daerah sebesar Rp. 1.665.849.841.312,- dengan uraian :
1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 134.405.275.000,-
2. Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.174.113.799.585,-
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 357.330.766.727,-.
Rapat paripurna itu juga dihadiri oleh Bupati Sergai Ir H Soekirman, Wabup H Darma Wijaya, Ketua DPRD H Syahlan Siregar, ST ( Membuka Rapat), Para Wakil dan Anggota DPRD, Sekdakab Drs H Hadi Winarno, MM, Sekretaris Dewan Drs H Suprin, M.Si, para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta Kepala OPD.
Bupati Sergai Ir H Soekirman dalam sambutannya mengatakan bahwa kebijakan program kegiatan termuat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (R-APBD) TA 2020 yang merupakan rangkaian proses yang berkesinambungan dari kebijakan program dan kegiatan sebelumnya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama.
“ Kami berharap dengan pengesahan R-APBD TA 2020 ini akan semakin mempercepat proses pencapaian visi dan misi Kabupaten Sergai periode 2016-2021,” katanya.
Tahapan selanjutnya setelah pelaksanaan persetujuan bersama atas R-APBD sesuai amanat pasal 111 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, akan segera kita sampaikan kepada Gubernur Sumut untuk dievaluasi.
Evaluasi tersebut nantinya akan bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi atau peraturan daerah lainnya yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan ditetapkan melalui kesepakatan antara pihak eksekutif dengan legislatif sebagai dasar penetapan Ranperda APBD TA 2020.
“Atas nama Pemkab Sergai beserta seluruh jajaran, kami ucapkan terimakasih kepada seluruh Anggota DPRD, atas komitmen dan kerja kerasnya yang telah melakukan pembahasan sehingga menjadi Perda tentang APBD TA 2020,” tutupnya.
(BS)
Post a Comment
Facebook Disqus