Dilihat 0 kali
TEBING TINGGI, Sumutrealita.com - Kapolres Tebingtinggi, AKBP Sunadi memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Mantab Brata Toba 2018 dalam rangka pengamanan Pileg dan Pilpres 2019 yang dilaksanakan di lapangan Mako Brimob Den B Kota Tebingtinggi, Jumat (22/3/2019).
Apel gelar pasukan itu juga dihadiri oleh Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Dandim 02/04 DS Letkol Kav Syamsul Arifin dan Kalapas Kelas II B Tebing Tinggi Theo Andrianus Purba, Kepala BNNK Tebingtinggi Kompol Bambang Rubianto, Kalapas Kelas II B Tebingtinggi Theo Andrianus Purba, Ketua FKUB Kota Tebingtinggi Abu Hasyim Siregar, Ketua Al-Washliyah Kota Tebingtinggi H Ghazali Saragih, Ketua Al-Ittihadiyah Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi serta Ketua KPU Kota Tebingtinggi Abdul Kholid.
Dalam sambutannya Kapolres Tebingtinggi AKBP Sunadi menyampaikan amanat Menko Polhukam RI Wiranto yang mengatakan bahwa Pemilu serentak tahun 2019 adalah merupakan tonggak sejarah baru bagi kita, karena kita akan melaksanakan 5 pemilihan secara langsung, dan ini akan menjadi warisan sejarah kemampuan Indonesia dalam melaksanakan pemilu secara serentak dengan aman dan damai.
Ia menambahkan bahwa terkait penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancarannya. Untuk itu kepada para Stakeholder harus mampu mengambil tindakan tegas sesuai hukum yg berlaku dalam menghadapi masalah ini.
"Banyaknya berita hoaks, isu sara dan politik identitas saat ini harus kita antisipasi, karena dapat menyebabkan demokrasi di Indonesia menjadi tidak sehat, ini banyak terjadi di media sosial maupun dalam kehidupan masyarakat secara langsung. Maka untuk itu hal-hal seperti ini harus kita tindak dengan tegas,” katanya.
Ia menambahkan bahwa terkait penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancarannya. Untuk itu kepada para Stakeholder harus mampu mengambil tindakan tegas sesuai hukum yg berlaku dalam menghadapi masalah ini.
"Banyaknya berita hoaks, isu sara dan politik identitas saat ini harus kita antisipasi, karena dapat menyebabkan demokrasi di Indonesia menjadi tidak sehat, ini banyak terjadi di media sosial maupun dalam kehidupan masyarakat secara langsung. Maka untuk itu hal-hal seperti ini harus kita tindak dengan tegas,” katanya.
(Ril/BS).
Post a Comment
Facebook Disqus