Dilihat 0 kali
ASAHAN,Sumutrealita.com
– Fraksi Kedaulatan Umat abstain dan fraksi ini tidak menyampaikan pandangan
fraksi mereka terhadap nota keuangan Rancangan APBD kabupaten Asahan Tahun
Anggaran (TA) 2018 pada rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD kabupaten
Asahan, Senin (4/12/2017).
Menurut laporan Sekretaris DPRD Asahan, Syahrul Efendi Tambunan SH, jumlah
anggota DPRD Asahan sebanyak 45 orang dan yang menghadiri rapat paripurna ini
sebanyak 29 orang, izin sebanyak 4 orang dan yang tidak hadir tanpa alasan
sebanyak 12 0rang.
Ketua DPRD Asahan, H Benteng
Panjaitan SH saat memimpin sidang paripurna mengintruksikan agar tujuh Fraksi
yang ada di DPRD kabupaten Asahan membacakan pandangan umum fraksi mereka
terhadap nota keuangan Rancangan APBD kabupaten Asahan TA 2018 secara
bergantian .
Yang pertama menyampaikan pandangan umum terhadap nota keuangan RAPBD kabupaten
Asahan TA 2018 adalah fraksi Golkar dilanjutkan dengan fraksi PDI-Perjuangan
kemudaian fraksi PAN, fraksi Demokrat dan fraksi Gerindra serta fraksi Hanura.
Namun ketika Benteng mempersilahkan fraksi Kedaulatan Umat untuk
menyampaikan pandangan umumnya, tak seorangpun yang hadir, sehingga sidang
diskor 5 menit.
Benteng memerintahkan Sekwan untuk menanyakan fraksi Kedaulatan Umat, apakah
mereka bersedia menyampaikan pandangan umumnya. Setelah Sekwan turun dan
menanyakan, ternyata tak seorangpun anggota fraksi Kedaulatan Umat yang
bersedia. Akhirnya skor dicabut dan sidang dibuka kembali dan akhirnya ditutup
secara resmi oleh Ketua DPRD Asahan.
Abstainnya Fraksi Kedaulan Umat
ini menuai protes dari berbagai elemen masyarakat pasalnya aspirasi masyarakat yang
telah memilih mereka tidak bisa diakomodir oleh fraksi ini.
Ketua DPD KOMNAS WI Kabupaten Asahan, Muhammad Adenan Dalimunthe yang di
dampingi rekannya Zulham Nainggolan menyikapi atas abstainnya Fraksi Kedaulatan
Umat ini menilai kelakuan fraksi Kedaulatan Umat sangat memalukan terkesan
anggota fraksi tersebut belum dewasa berpolitik dan tidak bertanggung jawab
atas amanah yang diberikan masyarakat kepada mereka
Padahal, katanya, sejak tahun 2017 honor dan tunjangan anggota DPRD Asahan
telah dinaikkan, namun mereka tetap enggan hadir pada sidang paripurna yang
merupakan momentum yang harus digunakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat
demi kemajuan kabupaten Asahan sesuai visi dan misi bupati Asahan, Taufan Gama
Simatupang untuk mewujudkan masyarakat Asahan yang Religius, Sehat,Cerdas dan
Mandiri
Sementara itu, Ketua DPRD Asahan, Benteng Panjaitan menanggapi seringnya
anggota DPRD Asahan tidak hadir atau bolos saat sidang paripurna menyebutkan bahwa
selaku Ketua ia telah menyampaikan kepada seluruh anggota agar hadir setiap
hari kerja, khususnya saat sidang paripurna namun himbauannya ini tidak dipatuhi
anggota DPRD Asahan khususnya dari Fraksi Kedaulatan Umat.
Ketua Fraksi Kedaulatan Umat, H Hendrik Siregar SH saat akan dikonfirmasi
tidak berada diruang kerjanya.
“Waduh waduh,,, tampaknya anggota dewan kita terkesan makan gaji buta ini,”
ujar seorang awak media yang kecewa lantaran H Hendrik Siregar SH tidak ada
diruangannya.
(DS)
Post a Comment
Facebook Disqus